by

Bupati R4 Menandatangani MoU Dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

-Berita-63 views

Waisai, RAE – Bertempat di aula Wayag Senin, 16 September 2019, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE, Menandatangani Memorial Of Understanding (Mou) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Penandatangan tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan, perpajakan daerah dan pusat melalui kerja terpadu dan pengintegrasian data pertanahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan Badan Pertanahan Nasional menandatangani MoU

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Abdul Faris Umlati dan Kepala Badan Pertanahan Raja Ampat Luther Mapandin, disaksikan Sekda Raja Ampat, para Pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya.

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Luther Mapandin menyatakan penandatanganan MOU merupakan saran dari KPK dalam rangka penertiban aset Pemda maupun penerimaan Pendapatan Daerah.

“ Dalam hal penerimaan Pendapatan daerah ini antara lain PBB dan BPHTB. Nanti kami bersinergi dan kerja sama dengan Dispenda dalam rangka menghitung biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam hal biaya perolehan hak atas tanah, kalo mengacu NJOP, kadang-kadang lebih kecil dibanding harga jual beli yang terjadi sehingga dalam menetapkan biaya perolehan hak atas tanah kita tidak meliht NJOB tapi lihat dari nilai transaksi yang ada. kata Luther.

Ia berharap Pemda dapat menyediakan anggaran dalam melakukan pemetaan zona milik tanah sehingga mendapatkan data yang valid.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE menyambut baik atas MoU tersebut dan berharap agar isi MoU segera diimplementasikan dalam program dan kegiatan di lapangan dalam rangka mendorong sinkronisasi dan integrasi data serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dan masyarakat taat pajak.

Kita perkuat anggaran dalam pemetaan zona milik tanah untuk dapatkan mengidentifikasi dan verifikasi zona-zona yang punya nilai pajak baik itu nilai jual objek pajak(NJOP), PBB sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan,” ujar AFU.

AFU juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk mengiventarisir kembali aset-aset Pemda yang ada khususnya tanah guna penertiban dan pelayanan sertifikat.(**red)

Comment

Daftar Berita Terpopuler