by

Bupati R4 : Sidang TP-TGR, Merupakan Warning Bagi Pimpinan OPD Dan ASN

-Berita-315 views
Waisai,RAE-Bertempat di Auditorium Inspektorat Senin, 02 Desember 2019, Pemerintah kabupaten Raja Ampat menggelar sidang majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi’ (TP TGR).

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati ,SE saat membuka sidang menyatakan Sidang TP TGR merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang diharapkan ganti rugi bisa dituntaskan dan kerugian daerah bisa dikembalikan ke Kas Negara.

Bupati pun mengingatkan seluruh peserta sidang untuk kooperatif agar sidang berjalan lancar dan mendapatkan hasil positif guna mendorong tata pemerintahan yang baik dan bersih.

” Dalam persidangan nanti harus semuanya harus mengikutinya dengan baik dan kooperatif”. Harap Bupati

Beliau juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD yang diundang hadir dalam sidang tersebut agar ke depan lebih cermat, teliti dan taat asas dalam melaksanakan program dan kegiatan di OPD nya masing-masing.

Dalam Sidang tersebut juga jadi warning bagi Pimpinan OPD dan ASN agar lebih hari-hati, meminimalisir pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena salah pemanfaatan anggaran daerah bisa dipertanggungjawabkan melalui jalur hukum. tegasnya

Direncanakan sidang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan menghadirkan beberapa pihak terkait untuk menyelesaikan proses ganti rugi

Perlu di ketahui bahwa Pengaturan TP-TGR diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 Bab IX Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif dan Ganti Rugi. Pasal 35 ayat (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK; (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya; (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara. Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ini, TP-TGR hanya diatur dalam satu pasal yakni pasal 35 yang terdiri dari 4 ayat. Namun yang perlu diperhatikan adalah pasal 35 ayat (4), “ketentuan mengenai penyelesaaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara”. Cukup jelas bahwa atas penyelesaian kerugian negara oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 akan diatur tersendiri ke dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.
Selain itu, di dalam pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur pengertian apa yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ini, tidak ditemukan pengertian tentang TP-TGR. Demikian pula di dalam penjelasan pasal UU Nomor 17 Tahun 2003 hanya dicantumkan cukup jelas. Namun di dalam penjelasan umum, diberi penjelasan “Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana amanat pasal 35 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003, “ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara”, maka berikut ini yang dibahas adalah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 14 Januari 2004 oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo dan telah disahkan oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri pada tanggal 14 Januari 2004. Di dalam struktur UU Nomor 1 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian TP-TGR, yang ada adalah pengertian kerugian negara/daerah yang diatur pada pasal 1 angka 22, “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Selanjutnya di dalam penjelasan umum angka 6. Penyelesaian Kerugian Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan “Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administrative dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana”.( Caken)

Comment

Daftar Berita Terpopuler