oleh

DPRD Nilai Visi Dan Misi Bupati Maybrat Periode 2017-2022 Gagal Total

-Politik-216 views
Maybrat, RAE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat menilai Visi Misi dan strategi kebijakan Pembangunan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Periode 2017-202022 yang dituangkan dokumen  RPJMD Kabupaten Maybrat Tidak ada satupun yang diwujudkan selama 3 Tahun terakhir dan itu dinilai gagal total.

” Kami menilai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Maybrat yang dituangkan dalam dokumen RPJMD tidak satupun yang terwujud dan gagal total, kami tidak melihat satupun Pembangunan fisik satupun yang diresmikan selama 3 tahun terakhir ini” ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Maybrat.

Menurutnya, Membangun kinerja pelayanan publik Menuju Clean Government and Good Governance sehingga dalam pengukuran kinerja pelayanan publik didasarkan pada penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maybrat periode 2017-2022. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kerja. Dengan kata lain, pengukuran kinerja adalah metode untuk menilai kemajuan atau hasil yang telah dicapai untuk dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

” Dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat periode 2017-2022 telah melewati 3 (tiga) tahun kepemimpinannya, namun ada beberapa prinsip dasar konstitusional yang dilanggar seperti pembagian peran dan kewenangan Wakil Bupati yang di perkecil, RPJMP dan RPJMD yan belum ada, Pejabat Nota Dinas, Kepala Kampung Nota Dinas, tidak pernah rapat Muspida/Forkompinda sehingga lemahnya peran Forkompinda di Kabupaten Maybrat dalam memproteksi gerakan DISINTEGRASI BANGSA dan kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi karena dipicu oleh MIRAS sehingga menggangu Kantibmas, kebijakan anggaran yang tidak merata disemua wilayah tetapi hanya menumpuk di daerah tertentu, gagalnya mempersiapkan kader birokrat untuk menjadi Sekda definitif di Maybrat sehingga membawa kader birokrat orang Maybrat dari provinsi lain, tidak ada infrastruktur pemerintahan yang diresmikan seperti perkantoran di ibukota, Rumah Sakit Umum Daerah, Pasar sentral, Terminal transportasi, PLN yang tidak stabil, Jaringan Telekomunikasi yang tidak stabil, jaringan air bersih yang tidak tersedia dan infrastruktur dasar lainnya ” paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan Politisi muda itu, Dengan merujuk pada penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maybrat periode 2017-2022 sangat gagal, hal tersebut mendorong untuk berupaya mempertahankan Kedinastian dan meneruskan kejayaan kepemimpinan selanjutnya sehingga terus mengunakan berbagai cara untuk “MENIMBUNG UANG” demi “MEMBELANJAKAN SEMUA PARTAI POLITIK” guna memuluskan kekuasaan oligarki di Maybrat tanpa melihat penderitaan rakyat saat ini yang terjadi.

Selanjutnya, Disinyalir dugaan memperkokoh fondasi Pembangunan politik dinasti Faitmales menuju bursa calon kepala Daerah Kabupaten Maybrat Periode 2022-2027 di Kabupaten Maybrat.

” kami menduga kuat memperkokoh Dinasti Faitmales guna mempertahankan kekayan jilid berikutnya, MEMPERKOKOH DINASTI FAITMALES GUNA MEMPERTAHANKAN KEJAYAAN JILID BERIKUTNYA, Menurutnya, Pembentukan Kabupaten Maybrat bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

” Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan Politisi itu,
bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KORUPSI, KOLUSI, dan NEPOTISME, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ungkapnya.
Foto: Tokoh Intelektual Maybrat. Drs. Yakob Karet M.Si

Sementara ditangapi Tokoh Intelektual Maybrat, Drs. Yakob Kareth, M.Si., menulis dalam group WhatsAppp Forkompinda dengan menyampaikan beberapa penting  sesuai  Visi Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Periode 2017-2022.

” Sesuai Visi, Mewujudkan Masyarakat Yang Sejati Membangun dalam rangka Meningkatkan Pendapatan dan kesejahteraan yang adil dan merata dengan (3) Tiga Misi Utama, namun belum terwujud hingga sekarang ” ungkap YK.

Lanjutnya, Misi Bupati Dan Wabub Maybrat Periode 2017-2022. Pertama : Peningkatan dan penguatan kelembagaan pemerintah Daerah dan pengendalian sistim penyelenggaraan  pemerintahan Daerah dalam Rangka pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat dan Aparatur penyelenggara di Daerah yang semakin meningkat dan pemerataan sumber daya A-3 di wilayah Maybrat melalui pemekaran 2 (dua),  Daerah OTONOM BARU sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Kedua : Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah serta kinerja Aparatur penyelenggara di Pemerintah Daerah,Distrik,kelurahan,dan kampung utk meningkatkan ekonomi Rakyat,Kesejahteraan Sosial,ketertiban dan penguatan kearifan lokal yg adil dan benar secara merata dan proporsional.

Ketiga : Peningkatan terhadap kebijakan, program, misi strategis kepemimpinan sebelumnya periode 2011-2016, seperti jalan, jembatan, perumahan Rakyat, jalan lingkungan Distrik dan kampung, pendidikan dan kesehatan.

Disamping itu, ada 7 program unggulan atau prioritas SAKO atau Sapta cipta SAKO Namun semua itu Belum telaksana dalam 3 tahun ( 2017-2020 read) memimimpin kabupaten Maybrat dari uraian dan penjelasan dalam menyikapi LKPJ Bupati maybrat Tahun 2019, atau Tahun ke 3 Kepemimpinan Drs Bernard Sagrim,MM dan Drs.Paskalis Kocu,M.Si, hendak menjadi Catatan Bagi 20 Anggota DPRD Maybrat 2019-2024.

” Sesuai itu mengacu dalam Regulasi UU No. 25 Thn 2004 ttg sistem perencanaan Pembangunan Nasional, UU.Nomor 23 Thn 2014 tentang Pemda pasal 263 ttg perencanaan Daerah ayat(1) terkait Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana tersebut diatas. RPJMD merupakan penjabaran Visi dan misi,arah,kebijakan,dan sasaran pokok,pembangunan Daerah,kepala Daerah terpilih,sudah 3 Thn RPJMD sudah di sahkan atau belum? perdanya baru di sahkan bersama sama dgn materi APBD 2019,lalu yg menjadi pertanyaan 2 thn sebelumnya,banyak kegiatan yg dilaksanakan apakah sudah sesuai atau belum?.ataukah sudah Revisi RPJMD,Utk menuesuaikan ini sangat naif dan blunder pada masa akhir Jabatan Bupati. RPJMD merupakan penjabaran dari Visi,misi,dan program kepala Daerah seharusnya pada perdanya 6 bulan setelah pelantikan Bupati maybrat 22 Agustus 2017 berarti pada PEBRUARI 2018,PERDA   RPJMD sudah di sahkan oleh DPRD Maybrat, mengakomodir Visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah, kebijakan pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta program perangkat Daerah dan lintas Daerah di sertai kerangka pendanaan, bersifat Indikatif utk jangka waktu 5 thn yg di susun dan berpedoman pada RPJPN,DAN RPJMN NASIONAL” tutupnya. ( ***)

Komentar

Daftar Berita Terpopuler