by

KPK- RI Menggelar Workshop PTSP SE- Propinsi Papua Barat Di Waisai

-Berita-326 views
Waisai, RAE- Guna mendorong dan meningkatkan kapabilitas Pengelola Perijinan Kabupaten/Kota Dinas PTSP se- Propinsi Papua Barat melakukan kerja sama dengan KPK RI, menggelar workshop PTSP di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Raja Ampat. Senin 18/11/2019

Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati.SE mengingatkan seluruh Peserta Workshop dapat mengikuti workshop ini dengan baik, melakukan sharing dan diskusi secara intens dengan pihak-pihak terkait.

Ia juga berharap agar Dinas terkait mampu menyediakan informasi kepada publik terkait standar pelayanan minimum, mampu mengelola platform online perijinan dari sisi infrastruktur teknologinya, mampu menjalankan proses perijinan berbasis elektronik

Foto: Bupati Raja Ampat, saat Membuka Workshop PTSP Se- Papua Barat
“ Setelah workshop ini, saudara-saudara bisa kembali dan melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka peningkatan dan penguatan sistem dan pengelolaan perijinan pada kabupaten/kota” kata Mandacan yang dibacakan oleh Bupati Raja Ampat

Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE menyatakan workshop ini dapat mendorong terwujudnya  transparansi, efisiensi dan mempermudah proses perizinan pada setiap kabupaten/kota di papua barat

“ Sebuah pelayanan publik bisa dikatakan efektif jika sesuai dengan sasaran dan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut yaitu kepuasan masyarakat” jelas AFU.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK dan PTSP Provinsi yang telah menunjuk Raja Ampat sebagai tempat pelaksanaan workshop PTSP se-Papua Barat tahun 2019

Workshop ini berlangsung selama empat hari sejak 18/11 hingga 21/11/19 dihadiri Narasumber Tim KPK RI, GIZ, Tim PTSP Kabupaten Deli Serdang serta para peserta workshop perwakilan Dinas PTSP Kabupaten/Kota se-Papua Barat.

Sekedar di ketahui bahwa saat ini Aparatur Negara/Pemerintahan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya serta berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan dalam hal ini masyarakat atau warga negara sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberi pelayanan barang dan jasa.

Implementasi otonomi daerah diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang dikembangkan yakni “Perijinan Terpadu Satu Pintu”.( Caken)

Comment

Daftar Berita Terpopuler