by

LBH Gerimis : Ketua DPD II Partai Golkar Raja Ampat Terpidana Kasus Korupsi Harus Masuk Di Jeruji Besi

-Berita-946 views

SORONG ,RAE- Ketua Ikatan pemuda  pelajar Bedare Kota sorong Ferry Onim sangat menyayangkan sikap lamban yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang tidak menahan Selviana Wanma alias SW terdakwa korupsi yang divonis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2013 jo Purusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 26/Pid/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 17 Juli 2014 jo dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 743 K/ Pid.Sus/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 Atas Nama Selviana Wanma Selaku Direktur Utama PT. Raja Ampat.

Dimana telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Abbas Baradja serta Abner Kaisepo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Yang penuntutanya dilakukan secara terpisah sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.194.866.278

Hal ini sesuai dengan laporan audit BPKP No SR 188/D.6/01/2013 Tgl 18 Maret, Yang signifikan memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi.

Untuk Itu atas perbuatan Korupsi yang dilakukan Selviana Wanma maka Pengadilan tingkat kasasi telah memvonis 6 Tahun penjara dan denda Rp 200 juta Dengan ketentuan apabilah tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 enam bulan.

Oleh sebab itu IPPM Bedare mendesak kepada penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sudah seharusnya menjalankan putusan Mahkamah Agung

“Dimana sudah sangat jelas poin ke 4, yang mana memerintahkan terdakwa SW untuk ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan putusan pengadilan tersebut agar tidak menjadi preseden buruk dimata masyarakat bahwa hukum itu hanya tajam kebahwa tetapi tumpul keatas,” ujar Onim.

Sementara Itu Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH) Gerimis Papua Barat Yosep Titirlolobi, S.H menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang menangani perkara itu telah Tepat Dalam mendukung gerakan pemberantasan korupsi.

Menurut Yosep, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat harus melakukan tindakan eksekusi dan Menahan Terdakwa untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung.

Yosep sendiri menambahkan, penanganan kasus korupsi berbeda dengan penanganan tindak kejahatan lainnya. “Jaksa harus berani mengambil langkah dan mendukung penuh gerakan pemberantasan korupsi,” ungkap yosep.

Oleh sebab itu LBH Gerimis Pihaknya telah Menyurati Secara Resmi semua pihak diantaranya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kejaksaan Tinggi Jakarta, Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Republick Indonesia di jakarta, Directorat Jenderal pemasyarakatan kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Ketua Umum DPP Partai Golkar dijakarta dan Pimpinan Indonesia Corruptio Watch (ICW) di Jakarta agar Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ini Dapat Dijalankan Sebagaimana Mestinya Sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

“Untuk itu LBH Gerimis juga mempertanyakan kenapa terdakwa atas nama Selviana Wanma Yang masih dipercayakan Sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Sampai Periode 2016-2020 yang sepatutnya menjalani hukuman dan mendekam di jeruji besi pada masa itu dan hingga saat ini masih bebas berkeliaran padahal masyarakat pun tahu bahwa putusannya sudah keluar dam Berkekuatan Hukum Tetap” tegas Yosep..(***)

Comment

Daftar Berita Terpopuler