by

Rp.925 Juta Dari APBD-P .TA.2017 Kabupaten Maybrat Untuk Peningkatan Ruas Jalan Mare Tak Kunjung Di Kerjakan

-Berita-109 views

Maybrat, RAE – Intelektual asal Mare Yonas Yewen sangat menyayangkan kondisi peningkatan ruas Jalan Raya Ayamaru Utara-Mare dengan lokasi proyek Sukesiar-Seni-Suswa yang tak kunjung di realisasikan. Padahal telah dianggarkan oleh DPRD Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat pada dari APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp. 925 Juta.

Foto: Tampak Ruas Jalan Mare Yang Rusak Parah

“kami berharap alokasi peningkatan ruas Jalan raya Mare yang telah diakomodir pada APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp. 925 juta dapat di gunakan untuk peningkatan Rusa jalan Ayamaru Utara-Mare dengan titik proyeknya Sukesiar-Seni-dan Suswa”. ungkap Intelektual asal Mare, Yonas Yewen., A.Md.Tek, kepada redaksi media ini melalui Presles, Selasa (02/07/2019).

Dikatakan, DPRD Kabupaten Maybrat telah menyetujui anggaranya melalui Alokasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 925 Juta. Namun realisasi proyek peningkatan Ruas Jalan Mare telah dialihkan ke lokasi lain, tentu hal tersebut disayangkan.

Foto :Tampak warga Masyarakat Mare terdiri dari Kampung Mahos, Suswa, Kombif, Bakrabi, Waban, Sawo, Nafasi, Seya dan Rufases Swadaya menimbun Ruas Jalan Mare mengunakan Dana Desa.

Oleh sebab itu menurut Yewen, SKPD terkait harus mempertangung jawabkan anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPRD Maybrat. sekaligus menjelaskan kenapa sampai dialihkan lokasi pekerjaan tersebut ke tempat lain. Tukasnya

Foto: Tampak warga Masyarakat Mare terdiri dari Kampung Mahos, Suswa, Kombif, Bakrabi, Waban, Sawo, Nafasi, Seya dan Rufases Swadaya menimbun Ruas Jalan Mare mengunakan Dana Desa.

Hal ini patut dipertanyakan, jangan seenaknya SKPD alihkan kegiatan dengan seenaknya yang tidak sesuai hasil Sidang DPRD, karena yang pastinya akan menjadi temuan BPK, kalaupun tidak ada temuan maka patut dipertanyakan kredibelitas auditor BPK.Terang Mantan Wartawan.

Lebih lanjut Yonas menjelaskan, apa yang telah ditetapkan DPRD melalui Perda APBD tidak boleh dirubah oleh SKPD atau OPD terkait. Jika rubah berarti lembaga Representatif rakyat tersebut gagal dalam menjalankan fungsi Controlling (Pengawasan).

Foto: Tampak warga Masyarakat Mare terdiri dari Kampung Mahos, Suswa, Kombif, Bakrabi, Waban, Sawo, Nafasi, Seya dan Rufases Swadaya menimbun Ruas Jalan Mare mengunakan Dana Desa.

” tentu DPRD harus memberikan rekomendasi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), atau Tipikor guna menginvestigasi terkait kegiatan proyek APBD dan APBD-P yang telah dialihkan lokasi oleh SKPD bersangkutan tanpa Melalui Sidang DPR, perbuatan oknum tersebut nyata melawan hukum “.tegas Yewen. (Rel/Cak)

Comment

Daftar Berita Terpopuler