by

Soleman Dimara: SW Harus Di Berhentikan Dari Ketua DPD II Golkar Raja Ampat

-Berita-635 views
Waisai,RAE- Kasus korupsi yang menjerat Ketua DPD I Golkar Raja Ampat berinisial SW yang Juga sebagai direktur PT. Makmur Madani dan mantan Dirut BUMD Raja Ampat beberapa waktu lalu dengan kerugian negara Rp.2.194.866.274, benar-benar mencoreng nama baik DPD II Golkar Raja Ampat

Pasalnya hingga saat ini putusan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang tidak menahan Selviana Wanma alias SW terdakwa korupsi yang divonis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2013 jo Purusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 26/Pid/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 17 Juli 2014 jo dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 743 K/ Pid.Sus/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 Atas Nama Selviana Wanma Selaku Direktur Utama PT. Makmur Madani dan Dirut BUMD Raja Ampat tidak di lakukan penahanan oleh pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Padahal Vonis yang di jatuhkan ke SW 6 tahun 6 enam bulan. Ada apa di balik semua ini?.

Terkait dengan itu Sekretaris DPD II Golkar Raja Ampat Soleman Dimara saat jumpa pers bersama  Wartawan  di Waisai, Selasa 11/02/2020. Menegaskan kepada DPD I dan DPP Golkar pusat untuk memberikan sanksi tegas kepada kader Golkar yang tersandung kasus korupsi.

” Kepada DPD I dan DPP harus mengambil sikap tegas untuk memberikan sanksi kepada SW yang nota Bene sebagai ketua DPD II Golkar Raja Ampat. Kalau mau kasih sanksi yah harus kasih. Kalau mau dikeluarkan yah keluarkan sehingga tidak terkesan bahwa Golkar Melindungi oknum-oknum yang tersandung kasus korupsi”.Tegas Soleman Dimara

Dikatakan Ibu Selviana Wanma ini identik dengan Golkar, apalagi sekarang ini Golkar sedang menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 bulan September nanti. Lanjut dikatakan waktu itu saya sendiri yang jadi saksi di sidang Tipikor. Dan saya pikir persoalan ini sudah selesai tetapi setelah saya baca berita di salah satu media Online yang narasumbernya Ketua LBH Gerimis Papua Barat Menurut saya ini sangat berpengaruh pada Pilkada Raja Ampat

Dipaparkan oleh soleman bahwa ada beberapa pengalaman dari petinggi-petinggi partai Golkar, Misalnya Ibu Saragih Komisi VII, Ketua Umum Setya Novanta. Contoh ini benar-benar membuka mata bahwa dengan adanya kader Golkar yang tersandung Kasus Korupsi, harus diberikan sanksi. Sanksinya apa? Yah harus dikeluarkan dari Partai sehingga tidak mempengaruhi elektabilitas dari partai Golkar, karena dengan kepemimpinan Airlangga Hartanto, Golkar sekarang lagi bersih-bersih. Tandasnya sembari menambahkan saya berbicara begini karena status saya masih sah sebagai sekretaris DPD II Golkar Raja Ampat dan itu terbukti SK saya di DPD II Propinsi belum tergantikan.

Oleh sebab itu saya sebagai kader Golkar DPD II Raja Ampat yang selama ini selalu memperjuangan Golkar di Kabupaten Raja Ampat. Berharap agar DPD I dan DPP  Harus melihat kasus ini dan tidak membiarkan karena nanti imbasnya akan menuju ke pilkada 2020 karena menyangkut elektabilitas Partai Golkar itu sendiri. Untuk itu kami meminta untuk memberikan sanksi tegas dari DPD I dan DPP kepada SW bila perlu dikeluarkan dari partai. Tandasnya

Menurutnya melihat Peluang-peluang yang saat ini, kita di ambang pintu pilkada 2020 maka Golkar harus bersih dari segala hal. Dikatakan saya kemarin sempat membuat status, bahwa orang yang mau maju dengan kursi Golkar harus memiliki 3 Indikator, Pertama harus punya elektabilitas. Kedua ekstabilitas dan ketiga isi tas karena kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai Kader, wah tidak bisa karena semua itu harus teruji dengan hasil survei. 

Dengan kondisi itu saya melihat teman-teman kader selalu sibuk dengan rekomendasi partai, tapi mereka tidak melihat proses hukum yang sedang dijalani oleh ketua DPD II Golkar Raja Ampat yang nantinya akan berpengaruh pada partai Golkar itu sendiri.  

Oleh sebab itu sebagai sekretaris Golkar, kader Golkar, yang mempunyai karier dari Komisariat Kampung(Komkam)Komisariat Distrik(Komdis) Sekretaris bidang hukum dan Ham. Kemudian sekarang ini saya sebagai Sekretaris DPD II Golkar Raja Ampat. Saya sangat sayang kepada partai ini. Untuk itu kepada DPD I dan DPP  Untuk melihat dan mencerna kasus hukum yang sementara di jalani SW agar tidak mempengaruhi elektabilitas partai Golkar menuju pilkada 2020 mendatang.  Tegas Soleman Dimara.( Caken)

Comment

Daftar Berita Terpopuler